Tag

, , , , , , ,

Bandung Mawardi

Berita di Koran Tempo (11 Februari 2013) membuatku terkejut dan kecut. Ada pencatuman jumlah buta aksara atau buta huruf di Indonesia di kalangan bocah usia bersekolah: 11, 7 juta. Angka ini menunjukkan keteledoran negara meladeni hak-hak pendidikan dan berliterasi. Ah! Aku menganggap aksara ada di telapak kaki penguasa untuk ditelantarkan tanpa ingatan jejak-jejak sejarah.

Aku ingin mengajak siapa saja membaca ulang agenda-agenda pemberantasan buta aksara atau buta huruf di masa lalu. Soekarno (1962) pernah menerangkan: “… tatkala kita mengadakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus ’45, djumlah murid  Sekolah Rakjat di seluruh Nederlandsch-Indie berapa? Pada waktu itu djumlah murid diseluruh Nederlandsch-Indie… adalah hanja ¾ djuta, saudara-saudara. Sekarang berapa? Sekarang sudah mendjadi 12 djuta, dari ¾ mendjadi 12 djuta. Dulu, saudara-saudara, tatkala kita mengadakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus ’45, berapa djumlah murid-murid sekolah menengah? Djumlah murid-murid sekolah menengah pada waktu itu hanja kira-kira 75.000 orang. Sekarang berapa? 1 djuta murid-murid sekolah menengah…. Saudara djangan kaget, sekarang sudah 120.000 mahasiswa dan mahasiswi…” Laporan jumlah murid dan mahasiswa ini mengabarkan tentang ambisi intelektualitas di Indonesia.

Soekarno tak sekadar mengumbar kesuksesan di dunia pendidikan. Aku juga mendapatkan keterangan tentang ambisi besar untuk pemberantasan buta huruf. Soekarno dalam Hari Proklamasi Bebas Buta Huruf di Djakarta (27 Desember 1962) mengatakan bahwa agenda pemberantasn buta huruf menentukan martabat penguasa dan negara Indonesia. Simaklah: “… saja berkata, another greatest achievement is our succes in our campaign againts illiteracy, sukses kami dalam memberantas butahuruf, ini adalah djuga greates achievement. Bukan sadja kita menang di medan peperangan, tetapi djuga didalam hal memberantas butahuruf kita telah mentjapai hasil jang sangat ‘menjugemaken’ dan itu adalah pula salah satu great achivement.” Aku belum pernah mendapat keterangan lanjutan tentang agenda pemberantasan buta huruf saat Indonesia dipimpin oleh Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY. Barangkali Soekarno adalah presiden paling bergairah mengurusi nasib literasi di Indonesia.

Aku ingin menampilkan kembali buku-buku lawas di masa 1950-an terkait agenda pemberantasan buta huruf atau buta aksara. Dua buku bacaan untuk semaian literasi dalam mekanisme pemberantasan buta huruf: Terus dan Tjepat: Wanita di Pesisir (Pustaka Rakjat) dan Terus dan Tjepat: Laki-laki di Pegunungan (Pembangunan-Opbouw). Dua buku ini jadi bukti ikhtiar negara untuk selebrasi berliterasi. Aku memang belum mendapat seri lengkap bacaan untuk pemberantasan buta huruf tapi dua buku ini telah memberi informasi penting atas makna pidato Soekarno dan kebijakan negara dalam literasi.

Buku Wanita di Pesisir berisi cerita-cerita tentang keluarga, bersekolah, pengasuhan anak, kehidupa di desa, kesehatan…. Bacaan sederhana tapi mengajak pembaca mengetahui pelbagai hal terkait kehidupan wanita di pesisir. Aku mengira bakal ada kegembiraan pembaca saat berhadapan buku ini di masa lalu. Kegembiraan berarti gairah membaca untuk mengerti diri dan dunia. Aku ingin memberi kutipan bacaan di halaman 25 tentang bersekolah: “Hari ini Aisah mengundjungi entjik Martini. Mula-mula mereka bertjakap-tjakap tentang kursus mendjahit. Dengan sendirinja pertjakapan itu sampai kepada pengadjaran untuk anak-anak perempuan. Aisah ingin mendengar dari entjik Martini, kemana-manakah anak-anak perempuan itu dapat beladjar, apabila mereka sudah tamat sekolah rendah. Kalau Siti nanti sudah tamat sekolah rendah, hendak disuruhnja melandjutkan peladjarannja.”

Petikan cerita di bacaan ini membuatku berimajinasi tentang kehendak kaum perempuan bersekolah. Mereka tak lagi mengalami kehidupan ala Kartini. Arus pemikiran abad XX telah memberikan terang atas hak-hak perempuan bersekolah. Aku menganggap situasi pendidikan di masa 1950-an tentu memberi optimisme bagi perempuan untuk bisa melanjutkan belajar ke perguruan tinggi tanpa harus terikat lagi dengan kekolotan tradisi dan diskriminasi negara.

Buku Laki-laki di Pegunungan menceritakan hal-hal berlatar agraris. Aku mendapati bacaan-bacaan mengesankan tentang desa, pertanian, kerukunan, keluarga… Aku ingin menampilkan kutipan tentang rapat di desa untuk mengurusi pertanian: “Lebih dahulu patut pembatja mengetahui, bahwa sawah dikampung Amin tidak dibadjak orang, melainkan dipatjul. Membalikkan tanah dengan badjak tentu lebih mudah. Hanjalah badjak membutuhkan sapi atau kerbau akan penariknja, karena pekerdjaan itu amat berat. Kepentingan membadjak sawah itulah jang hendak diterangkan oleh ketua sekarang, serta pula lagi djalan jang telah dipikir-pikirkannja akan mengusahakan, supaja anggota kelak dapat membadjak sawahnja.”

Bacaan ini mengingatkanku dengan etos kerja para petani sebelum mereka “dihabisi” oleh kebijakan-kebijakan negara dan godaan kapitalisme. Kehendak mengurusi sawah adalah kehendak hidup. Aku paling ingat dengan arogansi rezim Orde Baru saat mengajarkan dan menuntut petani untuk menanam dan memanen padi tiga kali selama setahun. Aduh! Nalar eksploitatif dan uang telah meruntuhkan etos pertanian di masa silam.

Dua buku ini adalah bacaan dalam agenda pemberantasan buta huruf atau buta aksara. Pilihan tokoh, tema, peristiwa, pesan memberi ajakan reflektif bagi pembaca mengenai diri dan dunia. Berliterasi memang mengantarkan orang dari gelap ke terang. Dua buku ini terbit di masa kekuasaan Soekarno sebagai “tokoh literasi” fenomenal ketimbang Soeharto atau presiden-presiden Indonesia…

Aku bersedih jika ambisi Indonesia berliterasi di masa silam diabaikan oleh negara. Penguasa di Indonesia tampak selalu sibuk mengurusi politik-ekonomi tapi tak berpihak ke agenda-agenda berliterasi. Begitu.

Iklan