Tag

, , , , , ,

Bandung Mawardi

Urusan pendidikan di Indonesia: memalukan dan mengenaskan. Propaganda kurikulum baru hendak mengibuli publik. Kritik-kritik sudah disodorkan meski tak membuat menteri mawas diri. Klaim idealitas dan restu dari presiden disampaikan ke publik untuk meminta doa dan optimisme. Aku ikut mengumbar kritik meski tampil sebagai tatanan kata saja. Esai-esaiku tentang kurikulum sekadar ingatan ke rentetan sejarah gagasan pendidikan di Indonesia. Aku pun sering mengutip gagasan-gagasan Ki Hadjar Dewantara. Sekian tulisan dan pidato elite tentang kurikulum malah jarang bereferensi Ki Hadjar Dewantara. Mereka lupa dan minder. Kutipan-kutipan para pemikir asing malah disajikan mirip “sepiring makanan” bercap Eropa dan Amerika. Aku tak rela!

Orang-orang belum rampung berpolemik tentang kurikulum. Urusan pendidikan semakin amburadul akibat ketidakbecusan pelaksanaan ujian nasional. Aku membaca berita-berita dan artikel-artikel koran dengan sinisme tak terkira. Menteri meminta publik memahami “kesalahan teknis” tanpa permintaan maaf. Menteri enggan mundur saat ujian nasional menjelma petaka. Aku tidak ingin mengomeli menteri. Presiden tentu sudah mengomeli dan memberi pesan-pesan melebihi 140 karakter.

Sumbangan

Situasi petak mengantarku ke buku lawas berjudul Sumbangan untuk Pendidikan Nasional jang Demokratis (1962) terbitan Jajasan Universitas Rakjat. Buku ini memuat 5 artikel dari Mr. Supardo, Dr. Busono Wiwoho, Drs. Sunardi, Drs. Bismo Wignjomidjojo, Drs. Sophian Walujo. Aku berani taruhan bahwa tak ada selusin orang di abad XXI mengenali nama-nama dan ketokohan mereka dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Oh! Nama-nama bisa cepat dilupakan. Elite di urusan pendidikan dan para pengamat pasti hapal nama-nama dari sekian negeri asing berdalih “kementerengan” gagasan. Pengenalan terhadap nama-nama asing itu memerlukan modal mahal: kuliah ke luar negeri atau membaca buku-buku berbahasa Inggris. Lho!

Aku tak ingin seperti mereka. Buku-buku lawas masih bisa jadi referensi untuk mengamalkan hak di jagat pendidikan. Hak itu berarti mengingat dan mengumbar kritik di episode mutakhir. Buku Sumbangan untuk Pendidikan Nasional jang Demokratis bersampul hijau tapi berisi slogan-slogan dan politisasi. Aku merasa ada kesalahan memilih warna sampul. Merah tentu memikat!

Dr. Busono Wiwoho mengutip implikasi Ketetapan No. II/ MPRS/ 1960 di jagat pendidikan: “… usaha pendidikan dan pengadjaran merupakan landasan utama bagi pembangunan semesta, artinja usaha pendidikan harus menghasilkan tenaga-tenaga ahli dalam djumlah, djenis dan semangat jang sesuai dengan kebutuhan dan irama pembangunan semesta.” Keterangan ini muncul berlatar resim Orde Lama. Soekarno berpetuah melalui Manipol-Usdek untuk menggerakkan revolusi Indonesia. Aku menganggap politik mengental di agenda-agenda pendidikan. Sisa-sisa nalar pendidikan ini masih ada meski tak gamblang.

Prof. Prijono selaku Menteri P.P. & K membeberkan ajaran-ajaran sakti demi capaian pendidikan Indonesia. Ajaran berjudul “sapta usaha tama” dan “pantjawardhana” dimaksudkan menerjemahkan Manipol-Usdek. Tujuan: “… untuk memperbaiki sistim pendidikan jang masih terlampau intelektualistis”. Orang-orang pasti ingat bahwa pidato-pidato Soekarno menginginkan pembentukan kepribadian. Manusia Indonesia harus berkepribadian agar sanggup menumpas kolonialisme-imperialisme. Kepribadian menguatkan revolusi Indonesia. Pendidikan-pengajaran pun mesti berkepribadian ketimbang intelektualistis. Seruan dari masa lalu itu terlupa oleh  hasrat intelektualistis di Indonesia abad XXI melalui ujian nasional dan Kurikulum 2013. Aku jadi malu jika tak mengerti arus sejarah kebijakan pendidikan mengartikan kelinglungan Indonesia: sejak Orde Lama sampai 2013.

Drs. Bismo Wignjoamidjojo mengajukan tebakan naif: “Apa hubungan antara masalah-masalah pendidikan dengan masalah-masalah revolusi?” Tebakan dijawab sendiri dengan aroma retoris: “Siapa jang berani membantah bahwa tuntutan-tuntutan revolusi sesuatu bangsa pada hakekatnja adalah tuntutan-tuntutan tentang masalah-masalah kehidupan sesuatu bangsa itu dan bahwa masalah pendidikan adalah merupakan masalah kehidupan?” Aku mengira kalimat ini mirip kata-kata mengelilingi desa saat malam hari. Konklusi: mengabdikan pendidikan untuk tujuan revolusi.

Pendidikan-pengajaran di masa itu bertujuan: “… menjiapkan anak-anak dan pemuda-pemuda Indonesia untuk mendjadi manusia-manusia baru pembangun masjarakat baru jang kuat bersemangat anti-imperialisme dan anti-feodalisme dan bertjita-tjita hapusnja penghisapan atas manusia oleh manusia.” Aku mengagumi tujuan ini sebagai kemegahan kata: revolusioner meski bisa keblinger. Sebutan bagi manusia-manusia baru adalah “manusia komplit” atau “manusia paripurna”. Sebutan filosofis dan ironis saat menilik situasi sosial, politik, ekonomi, kultural di masa Orde Lama. Aduh!

Buku Sumbangan untuk Pendidikan Nasional jang Demokratis patut dibaca ulang tanpa harus jadi referensi wajib untuk mengurusi kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia. Aku cuma menduga bahwa buku itu tak ada di kantor-kantor berlabel Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Aku pun sangsi menteri dan para pejabat di dinas-dinas membaca buku itu untuk tak keblinger dalam mengolah dan mengamalkan kebijakan pendidikan. Buku lawas dan masa lalu telah sengaja dilupakan dalam polemik pendidikan tak keruan di Indonesia. Begitu.

Iklan