Tag

, , , , ,

Bandung Mawardi

Di koran-koran dan majalah-majalah, bermunculan artikel-artikel tentang pemilu, capres, kepemimpinan…. Aku hampir jemu dan “marah” jika mendapati artikel-artikel jelek, klise, “salah”. Lho! Artikel-artikel bisa jadi petaka bagi gagasan dan imajinasi berdemokrasi saat mengumbar informasi umum dan menaruh argumentasi repetitif. Para penulis sering berlagak paling mengerti, berpetuah dan memberi anjuran-anjuran. Aduh! Aku tak ingin mendapat siksa dari serbuan artikel. Aku juga menulis artikel tapi “jelek banget” dan “wagu banget”. Eh, sekian esai tampil di koran. Malu, aku (sungguh) malu….

Aku sering menghindari penggunaan istilah-istilah “umum” atau bernalar klise dalam menggarap esai-esai mengenai pemilu, berharap ada “keganjilan” bagi pembaca. Buku-buku lawas dan bahasa-bahasa “bernuansa” lawas mesti dicari dan digunakan. Aku mendapat buku lawas! Buku berjudul Ensiklopedi Politik (Perpustakaan Perguruan-Kementerian P.P. dan K., Jakarta, 1955) susunan Tatang Sastrawiria dan Haksan Wirasutisna. Buku bersampul wagu, tebal 412 halaman.

Politik 1

Ensiklopedi Politik bisa jadi bekal mengerjakan esai-esai, berkaitan masa lalu dan situasi mutakhir. Di buku, termuat pelbagai pengertian mengenai politik, Indonesia dan dunia. Aku menganggap Ensiklopedi Politik adalah dokumentasi (literasi) politik bagi Indonesia, dari masa 1950-an saat Indonesia menapaki jalan demokrasi, jalan berliku dan “berlubang”. Buku mengingatkan pilihan kata dari para elite politik, wartawan, intelektual saat bicara atau menulis tema-tema politik, demokrasi, kekuasaan….

Tatang Sastrawiria dan Haksan Wirasutisna menerangkan: “Sesudah negara kita mendjadi bebas-merdeka dan kesempatan terbuka seluas-luasnja bagi setiap warga negara untuk menuntut ilmu pengetahuan dipelbagai lapangan sebanjak-banjaknja, djumlah penerbitan jang diusahakan oleh fihak pemerintah maupun pertikelir meningkat tinggi. Dimana-mana diterbitkan orang bermatjam-matjam buku, baik untuk dipakai disekolah-sekolah, maupun jang mengandung ilmu pengetahuan umum.” Ingat, pemerintah bertanggung jawab menerbitkan buku-buku, memenuhi hasrat belajar pelbagai hal. Barangkali UUD 1945 perlu ditambahi pasal, berisi “perintah” bahwa pemerintah melek-literasi dan wajib menerbitkan buku-buku bermutu dan murah bagi warga. Pemerintah gagal mengurusi penerbitan buku bisa dibubarkan dan dicemooh ratusan tahun!

Politik 2

Alasan dan maksud menerbitkan Ensiklopedi Politik: “Didalam menjusunnja kami berpendirian, bahwa soal-soal jang dihidangkan didalamnja pertama-tama dipusatkan kepada peristiwa-peristiwa bersedjarah didalam lingkungan tanahair kita sendiri, terutama sekali sesudah kekuasaan pemerintah kolonial dinegara kita djatuh. Disamping itu kamipun tidaklah mengabaikan untuk memuatkan peristiwa-peristiwa, tokoh-tokoh dan lain sebagainja, jang pernah memainkan peranan penting didalam papan tjatur politik dunia.” Sejak kapan, politik berurusan dengan “tjatur politik” dan para politikus sering mengumbar istilah percaturan politik? Aku tak tahu jawaban pasti. Aku cuma ingin mengakui tidak bisa bermain catur. Ha! Aku termasuk kaum goblok akibat tak bisa bermain catur. Mengapa? Oh, mengapa….

Aku mulai mengutip keterangan di halaman 36: Barisan Banteng Republik Indonesia (B.B.R.I)… Didirikan tgl. 14 Desember 1945. Berkedudukan di Solo; bertudjuan mentjapai kemerdekaan Indonesia 100 %. Pemimpin, dokter Muwardi (dibunuh saat akan petjah pemberontakan Madiun ditahun 1948). Organisasi perdjuangan revolusioner ini adalah landjutan dari Barisan Pelopor jang didirikan pada masa pendudukan Djepang….” Aku jadi ingat buku-buku mengenai biografi politik Tan Malaka, berkaitan dengan peristiwa-peristiwa politik di Solo.

Aku memilih kutipan tentang “mukaddimah” di halaman 196. Mengapa para tokoh memilih istilah “mukaddimah” di UUD 1945? Aku menemu jawaban meski sedikit: “Kata pengantar dari suatu undang-undang atau undang-undang dasar…” aku pun ingat Ibnu Khaldun dan album lagu Dewa. Ada istilah “mukadimah”, berbeda maksud penggunaan.

Politik 3

Ensiklopedi Politik dari masa lalu perlu diperbaiki dan disempurnakan. Jejak literasi politik telah memberi kabar tentang agenda berpolitik dengan basis aksara, mengajak publik membaca agar tak tersesat di jalan politik. Aku usul agar Ensiklopedi Politik ditaruh di museum agar dilihat publik. Lho! Buku cuma untuk dilihat? Publik berhak melihat ada buku dari masa lalu, berperan dalam arus politik di Indonesia. Aku mau memberikan asal ada pertanggungjawaban dari pemerintah atau pengelola museum. Di kampus-kampus, Ensiklopedi Politik perlu dikabarkan agar para mahasiswa tak abai sejarah literasi politik.

Aku perlu mengutip penjelasan tentang Volksraad mumpung mau ada selebrasi demokrasi. Di halaman 320, ada penjelasan: “Badan ini, jang didirikan pada tahun 1918, bukan suatu parlemen, oleh karena kekuasaannja terlampau ketjil… Pada bulan Mei 1918 sidag pertama Volskraad dibuka oleh Gubernur Djenderal Van Limburg Stirum. Dari pelbagai pihak peristiwa ini mendapat kritikan: fihak kolonial menganggap tindakan ini tergesa-gesa.” Ingat Volskraad, aku ingat model pergerakan politik dan peran para tokoh saat mengumandangkan nasionalisme, sejak awal abad XX. Aku ingat, ingat… Buku selalu mengingatkan. Begitu.

Iklan