Tag

, , , , ,

Bandung Mawardi

Indonesia berambisi menjadi negara demokrasi! Kamis, 3 April 2014, aku membaca esai Radhar Panca Dahana berjudul Dramaturgi Demokrasi di Kompas. Esai berisi “ejekan” dan “gugatan” atas kaum politik. Tabiat mereka mengibuli demokrasi, merasa sanggup mengurusi negara dan mengemban amanat negara. Mereka memang pembual! Radhar Panca Dahana sering menulis esai-esai tentang demokrasi. Aku juga menulis tapi jarang. Aku merasa bukan pakar demokrasi, tak memiliki kemampuan membaca referensi-referensi asing agar ada perspektif ampuh. Konon, demokrasi dari “asing”. Aku pun masih asing. Esai-esai Radhar Panca Dahana membuatku bisa melek demokrasi. Ah, aku tiba-tiba kangen Radhar Panca Dahana: pertemuan dan obrolan di Bilik Literasi. Di Jakarta, Radhar Panca Dahana tentu sedang sibuk memberi “mata” dan pikiran untuk peristiwa akbar: pemilu.

Aku memilih membaca buku kecil dengan tebal 64 halaman, berjudul Lurah-Desa dalam Negara Demokrasi (Djambatan, 1952) garapan Mr. Soedjono Hardjosoediro. Masa 1950-an, buku-buku tentang demokrasi terbit, terjemahan atau tulisan dari orang-orang Indonesia. Seingatku, demokrasi menjadi tema dilematis. Angan demokrasi berhadapan dengan konflik ideologis pelbagai partai politik dan ambisi-ambisi politikus. Soekarno turut memberi bentuk dan nama untuk demokrasi agar ada perbedaan dengan konsep dan gagasan “asing”. Soekarno menetapkan “Demokrasi Terpimpin”. Eh, aku tak ingin terlalu berlagak mengerti sejarah demokrasi di Indonesia. Aku cuma lelaki tak bergelar master atau doktor, tak pantas mengulas tema-tema besar.

7

Mr. Soedjono Hardjosoediro memberi pengakuan: “Risalah ketjil ini disadjikan kepada chalajak ialah karena pengarang jakin, bahwa sekalipun lurah-desa itu chususnja didalam masjarakat kita ketjil kelihatannja, tapi pada hekekatnja mereka itulah sendi negara jang paling penting adanja. Negara tidak bisa dikatakan sehat, kalau desanja tidak sehat. Dan desa tidak dikatakan sehat, kalau lurahnja kurang tjakap.” Aku malah mengurusi lurah. Ingat, di Indonesia sedang ada dramaturgi capres!

Lurah tentu penting untuk pelbagai urusan warga di desa. Kehormatan lurah juga memberi nuansa ganjil dalam demokratisasi di desa. Lurah adalah tokoh terhomat. Lurah dengan pakaian dinas tampak memberi pesona kehadiran negara di desa, menebar imajinasi birokrasi agar desa tertib, sejahtera, makmur… desa sering indah dalam lagu, puisi, novel. Desa tampil eksotis dan romantis jika ada di film televisi. Aku kadang melihat ada tokoh Pak Lurah, terlibat dalam urusan asmara.

8

Sejarah lurah bakal memberi ingatan kolonialisme. Mr. Soedjono Hardjosoediro menulis: “Didalam tipu-muslihat pendjadjah… tidaklah mengherankan, bahwa lurah pada waktu itu kebanjakan lalu tunduk-takluk serta menurut akan segala perintah jang diberikan kepadanja dari atas…” Peran lurah berkaitan pemerintahan kolonial, menimbulkan persepsi-persepsi ambigu. Di zaman revolusi, lurah juga masih dipandang dengan mendua. Mr. Soedjono Hardjosoediro menerangkan: “… pada pertengahan perdjalanan revolusi dinegeri kita ditahun-tahun 1945, hingga tahun 1950 itu, kedudukan para lurah-desa mendjadi sukar dan berbahaja adanja. Mereka didjadikan sasaran segala agitasi. Mereka dikatakan ‘kaki tangan pendjadjah’, ‘kaki tangan imperialis’, ‘budak Djepang’, ‘pengchianat bangsa’, ‘harus dibasmi sampai anak tjujunja”. Maka banjaklah dari mereka itu jang mendjadi korban dan menemui adjalnja dalam berkobarnja api revolusi selama itu.”

Istilah terakhir membuatku merinding. Lurah mirip hama. Aku sulit mengimajinasikan pengaruh istilah bagi lurah dan keluarga lurah jika mendapat bahasa mematikan: “harus dibasmi sampai anak tjutjunja.” Zaman kolonialisme dan revolusi telah berlalu. Di masa Orde Baru, orang-orang berebutan jadi lurah. Keinginan menjadi orang terhormat dan terpandang di desa memerlukan modal besar dan “kecurangan”. Ingat lurah di masa Orde Baru, ingat birokrasi dengan imperatif-imperatif Pancasila, pembangunan, Golkar, swasembada pangan….

9

Lurah di masa Orde Lama masih sulit memahami demokrasi. Penjelasan-penjelasan harus diberikan agar watak lawas berubah. Ajaran demokrasi diharapkan membentuk lurah sebagai pemimpin berwibawa dan demokratis. Mr. Soedjono Hardjosoediro mengabarkan: “Maka banjak dari pada lurah-desa jang mendjabat kedudukannja (tapi jang sudah sedjak dari dulu) merasa ragu-ragu. Sebab mereka belum mengetahui apa dan bagaimana jang dinamakan tjara demokratis itu. Begitu djuga peminat, jang ingin ditjalonkan – untuk mendjadi lurah-desa. Karena kegelapannja tentang tjara-tjara bagaimana harusnja menjesuaikan diri dengan zaman demokrasi tadi, maka mereka itu tiada menjediakan dirinja dipilih.” Sebutan zaman demokrasi membuatku curiga tentang agenda keindonesiaan di masa 1950-an.

Aku tak pernah bercita-cita menjadi lurah. Aku sulit berseragam, rajin masuk kantor, berpidato resmi. Di desa asalku, para lurah sering tak genah. Mereka sulit mengerti demokrasi, cenderung melek uang. Wah, korupsi tentu menimbulkan malu dan marah. Buku Lurah-Desa dalam Negara Demokrasi sudah memberi ingatan Indonesia masa lalu. Buku ini tak mungkin aku pakai untuk mengajari para capres tentang demokrasi. Mereka sudah pintar. Dengarlah, pidato mereka sering menggunakan diksi-diksi demokrasi. Begitu.

Iklan