Tag

, , , , , ,

Bandung Mawardi

Di Indonesia, orang-orang sibuk mengurusi tema maritim. Bermula dari seruan-seruan sang presiden, sejak sekian bulan silam. Mantra baru adalah poros maritim dunia. Pengisahan Indonesia mulai menggunakan (lagi) perkamusan maritim. Orang-orang biasa mengucap dan menulis laut, kapal, pelabuhan, ikan, perdagangan… Aku tidak terlalu mengerti maritim. Aku dilahirkan dan mengalami episode-episode hidup di desa. Aku perlahan ikut mempelajari maritim, tak utuh dan mendalam.

Keinginan mempelajari maritim bisa dituruti dengan membaca buku-buku baru dari penerbit Ombak (Jogjakarta) dan Kobam (Depok). Dua penerbit ini sering menerbitkan buku-buku bertema maritim, sebelum sang presiden rajin mengucap maritim. Aku sudah mengoleksi puluhan buku. Ambisi melengkapi koleksi buku masih menanti ongkos. Dulu, aku membeli dan membaca buku-buku A.B. Lapian berharap memiliki gairah besar untuk terus mempelajari maritim.

Aku pun mulai mengumpulkan buku-buku lama, berkeinginan membuat katalog sederhana mengenai buku-buku bertema maritim, sejak dulu sampai sekarang. Di kardus-kardus, aku mengambil buku berjudul Hukum Laut Bagi Indonesia garapan Mr. Wirjono Prodjodikoro, terbitan Vorkink – Van Hoeve, Bandung. Tahun tak dicantumkan di buku. Aku menduga buku ini terbit pada masa 1950-an. Tebal buku 176 halaman. Wirjono Prodjodikoro adalah Ketua Mahkamah Agung di Indonesia. Aku menganggap buku ini pantas dibaca untuk mengerti maritim. Buku berisi penjelasan-penjelasan mengenai hukum. Aku tak ingin berlagak mengerti hukum, berharap saja bisa mendapat pengertian-pengertian kecil. He!

Wirjono menerangkan: “Indonesia terdiri dari beberapa pulau besar dan beribu-ribu pulau ketjil dan terletak antara dua lautan besar, Lautan India dan Lautan Pacific, djadi dikelilingi seluruhnja oleh laut tidak sadja, melainkan djuga bagian-bagian berupa pulau-pulau itu terpisah satu dari jang lain oleh laut.” Sekarang, pembaca mungkin ingin mengubah kalimat Wirjono: “Laut itu tak memisahkan pulau-pulau tapi menghubungkan pulau-pulau.” Aku cuma mengikuti omongan para cendekiawan. Konon, istilah “memisahkan” dan “menghubungkan” mengandung perbedaan mendasar. Oh! Wirjono melanjutkan: “Mengingat keadaan sematjam ini, mudah dapat dimengerti, bahwa di antara orang-orang Indonesia satu sama lain dan antara mereka dan orang-orang asing jang berada di sekeliling wilajah Indonesia ada banjak hubungan-hukum jang bertalian dengan laut.”

Seingatku, para leluhur Melayu sudah menerapkan hukum laut secara tertulis sejak ratusan tahun silam. Kesibukan perdagangan di Malaka atau Sumatra lazim memerlukan pemberlakuan hukum. Kehadiran kapal-kapal asing tentu harus menetapi peraturan-peraturan demi kelancaran perdagangan. Aku tak memiliki daftar ingatan panjang mengenai sejarah (hukum) di laut. Di buku-buku, aku pernah membaca saja tanpa bisa menjelaskan gamblang.

Wirjono mengutip Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957. Aku ingat deklarasi ini bersejarah. Sekarang, sejarah itu diperingati sebagai Hari Nusantara. Wah, aku mesti lekas mempersipkan esai-esai. Laut menjadi urusan penting, berkaitan kedaulatan. Wirjono menjelaskan: “… isi kedaulatan negara pasisir atau wilajah laut ini pada hakekatnja sama dengan isi kedaulatan negara atas tanah daratan.” Pengertian kedaulatan mengesankan ada pemaknaan atas deretan peraturan atau undang-undang mengenai laut, dari masa ke masa.

Peraturan mengenai laut semakin menjadi perhatian pemerintah sejak Susi rajin memberi penjelasan ke publik. Pencurian ikan oleh kapal-kapal asing “berbendera” Indonesia mesti ditanggulangi dengan penerapan hukum. Kapal-kapal sitaan ingin ditenggelamkan sebagai hukuman. Susi sebagai menteri memang tampak bersemangat mengurusi laut-maritim. Buku Hukum Laut Bagi Indonesia memiliki kaitan erat dengan perkataan dan kebijakan Susi. Wirjono menulis: “Disamping bendera-laut setiap kapal harus mempunjai nama, jang setjara terang dituliskan pada tubuh kapal itu sehingga dapat dibatja dari djauh. Nama kapal-kapal itu harus didaftarkan didalam negara dari bendera-laut jang dipakai oleh kapal itu.” Di laut-laut Indonesia, kapal-kapal asing mengelabui dengan menggunakan nama khas Indonesia dan bendera Indonesia. Susi marah! Sang presiden juga marah!

Eh, aku jadi ingat pidato sang presiden mengenai pengakuan diri sebagai “nakhoda”. Aku tergoda penggunaan julukan nakhoda. Di buku, aku dapatkan penjelasan tentang nakhoda. Wirjono menjelaskan: “Kedudukan seorang nachoda dari suatu kapal-laut, terutama pada waktu berlajar di tengah-tengah laut, adalah sangat penting. Ini dapat dimengerti sepenuhnja, kalau diingat, bahwa segala sesuatu jang berada di kapal jang berlajar di tengah-tengah laut, baik berupa orang-orang penumpang maupun berupa barang-barang muatan jang sangat berharga, diserahkan keselamatannja kepada ketjakapan dan kebidjaksanaan nachoda kapal itu.” Wah, sang presiden tentu berjanji memenuhi tanggung jawab untuk “kapal besar” bernama Indonesia.

Aku membaca halaman demi halaman. Sekian hal bisa dimengerti tapi hal-hal penting malah sulit dimengerti. Buku ini mengenai hukum. Aku tak harus ambisius membaca untuk mengerti utuh. Ingatan atas buku lawas saja sudah memerlukan kerelaan meniti waktu-waktu berlalu. Aku berperan sebagai pembaca, tak bermaksud membaca sebagai peneliti. Begitu.

Iklan